. Pekeliling yang berkaitan. 2004. [4] November 26 – November 2004 Nabire earthquake. Uji Materiil Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 41 tahun 2004 terdiri atas 11 (se belas) bab, dan 71 pasal. Tahun 2004 ini sudah sangat melindungi hak asasi manusia. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. id : 9 hlm. id - Menentukan shio menurut tahun lahir berdasarkan kalender masehi dari tahun 1924 sampai 2043 dapat dilakukan dengan mencermati tabel shio yang disajikan dalam tulisan ini. Meski demikian, tugas pokok TNI tidak hanya berkutat pada peperangan antarnegara atau kekuatan bersenjata dari luar negara Indonesia. TENTANG . Perikanan adalah semua kegiatan yangNOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), pasal 37, dan Pasal 43 Undang-NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Selengkapnya Download Undang-undang TNI UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang. tahun dan setinggi-tingginya 65 (enarn puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia; f. 19 Tahun. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat. Lulus. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 79. Pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung di tahun 2004 menjadi kali pertama diterapkannya presidential threshold. KETENTUAN UMUM 2. 26 Dec 2004. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); 4. misalnya "Film drama Indonesia tahun 2010", Anda tinggal memasukkan kategori-kategori "Film drama", "Indonesia" (atau "Film. Pada tanggal 26 Desember 2004 silam, sebuah gempa dahsyat melanda Aceh dengan kekuatan 9,3 skala richter (SR). Undang-undang (UU) NO. 68/MEN/IV/2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negar. 142 , TLN NO. Title: Microsoft Word - keppres0632004. 000 tewas dan lainnya hilang [7] [8] [9] Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 atau lebih dikenal sebagai ( Gempa bumi dan tsunami Aceh) terjadi pada pukul 07:58:53 WIB hari Minggu, 26 Desember 2004. NOMOR 40 TAHUN 2004. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penghargaan tahun 2004 (3 K) Perkenalan tahun 2004 (1 H) Politik dalam tahun 2004 (6 K) S. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemrakarsa. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. T. PUTUSAN Nomor 55/PUU-VIII/2010. AD Premier 9th floor, Jl. Download. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. WAKAF. Belum Tersedia. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor. Angka yang dicari di . Hubungan Antar Peraturan. Operasi ini dilakukan setelah ultimatum dua minggu agar GAM menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah Negara Kesatuan Republik. Undang-undang (UU) NO. UU Nomor 37 Tahun 2004. Susunan dan isi Undang-Undang No. Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Some holidays and dates are color-coded: Red –Federal Holidays and Sundays. Pasal I Tertulis : “Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL . bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Tahun 1945; 2. Permenlu No. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan Menteri Dalam Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 7. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. bahwa Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ketentuan mengenai: a. Tahun 2004 ini sudah sangat melindungi hak asasi manusia. 88, TLN NO. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan. Teddy Anggoro, S. 4359, LL SETNEG : 15 HLM. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan. 4418, LL SETNEG : 8 HLM Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2004. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa’idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa’idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004. E. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan. go. : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pengairan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 8. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan. 06/A/OT/VI/2004/01. Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian karena UU Yayasan sudah mulai berlaku, maka kami memilih untuk menjawab pertanyaan ini sesuai dengan undang-undang tersebut. 115,7 dan US $ 1. ABSTRAK PERATURAN. 153, kemendagri. NOMOR 40 TAHUN 2004 . 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri ; Permenlu No. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. TENTANG. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia T. Peristiwa yang terjadi 18 tahun itu menelan hingga 170. November 13 – 2004 Poso bus bombing; six people are killed. 2004 No. NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. UU RI No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jalan Menurut Status Jalan nasion al merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang meng hubun gkan antaribukota provinsi, d a n jalan stra tegis nasional, serta jalan tol. UNDANG-UNDANG NO. 159, TLN NO. kalender tahunan online lengkap dengan hari libur nasional, cuti bersama, beserta dengan rumus untuk menghitung hari, baik selisih hari, deadline maupun penanggalanMasih pada tahun yang sama, terbit Perda Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang menurut Johanes, “memberi kepastian. Masih terekam dalam ingatan tragedi yang terjadi sehari pasca-perayaan Natal ini. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA 3. UU No. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004; 7. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN. 107 Tahun 2004 Dewan Pengupahan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;2004. Other resolutions: 146 × 240 pixels | 291 × 480 pixels | 466 × 768 pixels | 1,275 × 2,100 pixels. 19, LN. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA . U. UU No. KMA No. Jalan pr ovin si mer upakan jala n kolektor dalam sistem jaringan jalan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan. 2004 UMSK sektor 1 Kabupaten Bekasi 670 rb untuk bisa beli motor bebek termurah harus nabung semua upah selama 15 – 16 bulan. Jika Anda tidak bayar pajak selama 2 tahun berturut – turut setelah plat mati, maka data kendaraan Anda akan dihapus dari kepolisian. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. U. Pilpres pertama diselenggarakan pada tahun 2004. 34 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Memuat Dokumen. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. U. 00 Layar Tancap Malam Minggu. 5, LN. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran. 6, LN. NO. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Bentuk. 8, LN. Karena merupakan dokumen resmi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. 06. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG. PERENCANAAN KEHUTANAN. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan. 000 sampai Rp. 2 MIMBAR HUKUM Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, Halaman 1-13. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Gempa tersebut menimbulkan serangkaian tsunami yang tak hanya. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang. Cari perpaduan antara kategori Film, 2004, dan kategori lain yang Anda inginkan. NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Belum Tersedia. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. 27, LN. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, kajian kritis mengenai undang-undang no 31 tahun 2004 dan no 45 tahun 2009 tentang perikanan ia rizka Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT, karena hanya dengan berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan judul "Kajian Kritis Mengenai Undang-Undang Dalam. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL . 75, TLN No. Judul. 4450, LL SETNEG : 6 HLM. PP 2004. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pekeliling ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai awam supaya dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan seragam. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia. Tahun 1985 tentang Perikanan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. bahwa. Masuk SD tahun 2011. 28 Tahun 2004 Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Mencabut : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. Peserta audisi Indonesia Idol ini semula berjumlah lebih dari 34. pp 42 tahun 2004 kode etik pns. 4414, LL SETNEG : 4 HLM. PUTUSAN Nomor 071/PUU-II/2004_001- 002/PUU-III/2005. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. 102 /MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,. T. 2004/ No. 4461, LL SETNEG : 27 HLM. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak,. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presidennya.